Wisata Daerah Kota Langsa

Hutan Lindung atau yang dikenal oleh wisatawan dengan nama Hutan Kota merupakan salah satu tempat pariwisata di kota Langsa.
Wisata Mangrove atau yang dikenal oleh wisatawan dengan nama Jalan Setapak Kuala Langsa merupakan salah satu tempat pariwisata di kota Langsa.

Ruang Publik - Kacamatan Langsa Lama

LAYANAN PATEN KECAMATAN LANGSA LAMA
Kategori Ruang Publik | Diposting pada 18/08/2017 | oleh Zakaria,SE

layanan PATEN (pelayanan administrasi terpadu kecamatan) langsa lama


Mengacu pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), dan kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Langsa Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Langsa Bidang Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Tepadu Kecamatan. Kecamatan Langsa Lama pada awal tahun 2015 telah melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.


Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu tolok ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), oleh karenanya kecamatan diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Peran Kecamatan Langsa Lama adalah pelayan sekaligus perantara kepentingan masyarakat.


Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada pasal 7 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Senada dengan itu pada pasal 10 ayat (1) huruf f disebutkan bahwa AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas keterbukaan yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.


Sejalan dengan ketentuan tersebut, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada pasal 21 disebutkan bahwa Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi salah satunya adalah adanya sarana dan tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Dengan demikian maka penyelenggara pemerintahan wajib memberikan informasi tentang pelayanan yang ada di instansinya disertai dengan layanan saran dan pengaduan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan.


Dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, UU 23 Tahun 2014  juga membuka ruang bagi kecamatan untuk berinovasi. Inovasi tersebut dapat berbentuk bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien, bagaimana memberikan dan meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, maupun inovasi tentang bagaimana cara memberdayakan masyarakat dengan tepat dan berhasil guna. Ruang-ruang tersebut dibuka dalam koridor peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan,  dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

0 komentar untuk artikel ini :
Berikan komentar untuk artikel ini :
Nama:
Email:
Komentar: